MIRIFICANET, BALI - Sebuah organisasi entah yang berorientasi laba maupun organisasi nirlaba (non profit) bila ingin berkembang dan maju harus dikelola secara profesional. Untuk itu dibutuhkan kemampuan managerial yang baik dari seorang pemimpin. Demikian halnya dalam mengembangkan dan memajukan Karya Kepausan Indonesia (KKI). Kitaharus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Secarasederhana arti wirausahawan (entrepreneurship) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Berikutpenjelasan 3 kegiatan ekonomi. Jika kita sampai melanggarnya biasanya akan mendapatkan sanksi dari lingkungan sekitar. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Begitu juga dalam berbisnis ada etika-etika dalam bisnis yang harus Anda ketahui. 1 Mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang dimiliki. Yakin dengan potensi yang dimiliki merupakan modal awal Wirausaha untuk membangun motivasi dalam hidup. 2. Mindset positive akan membuat lebih fokus dalam mencapai tujuan. Jangan sibuk memikirkan omongan-omongan negatif orang lain. Berartimasyarakat kita menghadapi berbagai transformasi keadaan yang harus disikapi dengan sikap mental, moral, ketrampilan, pengetahuan, dan kreativitas, serta kearifan, dll.12 Dalam kondisi terjadinya transformasi sosial budaya, dalam artian terjadinya perubahan-perubahan bentuk, mental, dan lain sebagainya, yang mengarah pada pergeseran . Community empowerment is an attempt to restore or enhance the empowerment of a community to be able to live up to their dignity and rights and carry out their responsibilities as human communities and citizens. The final goal is the restoration of community values human dignity and values fit as a unique person, independent, and autonomous. Unique in the context of human diversity; free from all shackles of internal and external, including the shackles of worldliness and poverty, as well as independent programmers to be able to be responsible for themselves and others. A strong economy must have the endurance and competitiveness. Economic resilience is not easily swayed by the turmoil that comes, whether from within or abroad. Economic competitiveness will be generated by the productivity and efficiency. The most basic element in the productivity are human resources and technology. Efficiency of economic institutions can be seen from effective market mechanism and the lack of transaction barriers. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI NASIONAL YANG TANGGUH DAN MANDIRI Oleh Erni Febrina Harahap, SE, Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang ABSTRACT Community empowerment is an attempt to restore or enhance the empowerment of a community to be able to live up to their dignity and rights and carry out their responsibilities as human communities and citizens. The final goal is the restoration of community values human dignity and values fit as a unique person, independent, andautonomous. Unique in the context of human diversity; free from all shackles of internal and external, including the shackles of worldliness and poverty, as well as independent programmers to be able to be responsible for themselves and others. A strong economy must have the endurance and competitiveness. Economic resilience is not easily swayed by the turmoil that comes, whether from within or abroad. Economic competitiveness will be generated by the productivity and efficiency. The most basic element in the productivity are human resources and technology. Efficiency of economic institutions can be seen from effective market mechanism and the lack of transaction barriers. Keywords empowerment, competitiveness, independent, resistance PENDAHULUAN Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu 1 to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; 2 to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri. Unik dalam konteks kemajemukan manusia; merdeka dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan; serta mandiri untuk mampu menjadi programmer bagi dirinya dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sesama. Manusia yang berdaya adalah manusia yang mampu menjalankan harkat martabatnya sebagai manusia, merdeka dalam bertindak sebagai manusia dengan didasari akal sehat serta hati nurani. Artinya manusia tidak harus terbelenggu oleh lingkungan, akan tetapi semata-mata menjadikan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai kontrol terhadap sikap perilakunya. Manusia dikaruniai hati nurani, sehingga mempunyai sifat-sifat baik dalam dirinya sesuai dengan fitrahnya. Wujud dari keberdayaan sejati adalah kepedulian, kejujuran, bertindak adil, tidak mementingkan diri sendiri, dan sifat-sifat baik lainnya. Manusia-manusia berdaya tidak akan merusak dan merugikan orang lain, tetapi memberikan cinta kasih yang ada pada dirinya kepada orang lain dengan tulus sehingga hidupnya bermakna bagi dirinya dan memberikan manfaat untuk lingkungannya. Terciptanya komunitas yang berdaya akan dapat menanggulangi kemiskinan yang diakibatkan oleh lunturnya nilai-nilai kemanusiaan. Pemberdayaan komunitas dipengaruhi oleh teladan dan tindakan perilaku dari pimpinannya. Karakter pemimpin yang mencerminkan sifat-sifat kebaikan akan mempercepat proses perubahan di masyarakat. Pemimpin-pemimpin seperti ini akan menjamin warganya untuk mendapatkan keadilan, tidak mementingkan diri sendiri tetapi bekerja untuk kepentingan sesama, semata-mata sebagai wujud dari tanggungjawabnya sebagai manusia. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut 1 bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; 2 pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; 3kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan 4 konsep sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya Prajono dan Pranarka, 1996229. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai empowerment of the powerless. Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau power to nobody. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang power to everybody. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse dan cenderung mengeliminasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan power to nobody dan pandangan power to everybody. Menurut pandangan ini, Power to nobody adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. Oleh Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah power to powerless Pranarka dan Vidhyandika, 1996 45-70. Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di daun’ dan ranting’ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap given, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah given tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai magical paradigm. Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkutat di batang’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari top down menjadi bottom up, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai naïve paradigm. Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkutat di akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidakberdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkutat pada akar adalah penggulingan the powerful. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai critical paradigm. Oleh Pranarka dan Moelyarto 1996, karena kesalah-pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah. Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperolah surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Friedmann 1992, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner 1990, Robert Dahl 1963, Kassam 1989, Sen dan Grown 1987, dan Paul 1987, yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan dimana posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan borrowers, memberikan informasi kepada borrower, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakukan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga kuangan. Contoh yang lebih umum dari problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya, dapat dilihat pada gambar 2. Sepertti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji, pada umumnya masyakat yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki ketrampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk need achievment rendah, tidak disiplin. Rendahnya ketrampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui affirmative action misalnya subsidi pendididikan bagi masyarakat tunadaya di bidang pendidikan. Untuk melakukan affirmative action bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang Gambar 2. Permasalahan masyarakat tunadaya bidang ekonomi Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagian besar masyarakat tunadaya tidak memiliki usaha, atau kalaupun memiliki, maka mereka menghadapi kendala dalam hal modal, dan atau tanah, dan atau kemampuan sumberdaya manusia, dan distribusi baik pada pasar input maupun pada pasar output atau pasar barang. Keempat kendala ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara komprehensif. Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang Paper ini akan menuntut kepada kita semua, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multi. Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini di kalangan birokrasi pemerintah. Walaupun uraian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat 1999, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut 1. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara. 2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. 3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi 1 pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; 2 penguatan kelembagaan; 3 penguasaan teknologi; dan 4 pemberdayaan sumberdaya manusia. 4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. 5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah 1 pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi khususnya modal; 2 memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; 3 pelayanan pendidikan dan kesehatan; 4 penguatan industri kecil; 5 mendorong munculnya wirausaha baru; dan 6 pemerataan spasial 6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup 1 peningkatan akses bantuan modal usaha; 2 peningkatan akses pengembangan SDM; dan 3 peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa 1 pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; 2 pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; 3 pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; 4 pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan 5 pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang Mengkritisi Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas sebelumnya, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal IDT, proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal P3DT, Proyek Pengembangan Kecamatan PPK, Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu PARUL, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal PEML/LED dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi PDMDKE, secara umum memiliki kemiripan dimenasi pendekatan, seperti misalnya 1 bantuan modal bergulir; 2 bantuan pembangunan prasarana; 3 penguatan kelembagaan; 4 penguatan kemitraan usaha; dan 5 bantuan pendampingan. 1. Bantuan Modal Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama. Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah 1 bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; 2 bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; 3 bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman. Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke lembaga keuangan, sebenarnya sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha Tani KUT, Kredit Kepada Koperasi KKOP, Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat KMK-BPR, Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota KKPA, Kredit Trans Kawasan Timur KKPA PIR Trans KRI, KKPA- Bagi Hasil, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro KPKM, Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah KMK-UKM, dan masih banyak lagi lainnya. Affirmative action untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern. 2. Bantuan Pembangunan Prasarana Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis. 3. Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki pendampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar. Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinsikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. 4. Penguatan Kemitraan Usaha Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan mendelegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 5. Bantuan Pendampingan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh dan mandiri harus diketahui beberapa ciri pokok yang melatarbelakanginya. Ekonomi yang tangguh harus memiliki daya tahan dan daya saing. Ekonomi yang memiliki daya tahan adalah perekonomian yang tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak yang datang, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Perekonomian tersebut ditandai dengan 1 adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan negara, sumber penerimaan devisa, dan sebagainya. 2 pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi flexibility dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat, 3 kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung conclusive terciptanya iklim usaha yang sehat. Daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Unsur yang paling pokok dalam produktivitas adalah sumber daya manusia SDM dan teknologi. Efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya hambatan dalam transaksi. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang Ekonomi yang mandiri difahami sebagai ketidaktergantungan kepada pihak lain dependency. Ketidaktergantungan bukan berarti keterisolasian, dan tidak berarti tidak mengenal adanya saling ketergantungan interdependency. Oleh karena itu tidak semua negara memiliki potensi atau endowment yang sama, maka ada kebutuhan untuk saling mengisi, dan kebutuhan ini menciptakan perdagangan, dan dengan demikian mengakibatkan adanya lembaga yang disebut pasar. Selain yang telah disebutkan di atas ada beberapa upaya yang harus dilakukan agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terwujud, yaitu Efektivitas dan Efisiensi Program Pemberdayaan Kita patut bergembira, karena dalam beberapa tahun terkahir ini banyak sekali program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh banyak pihak, mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat LSM. Ini indikasi, bahwa pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, telah menjadi komitmen dari semua komponen bangsa. Untuk efektivitas dan efisiensi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Beberapa hal dimaksud antara lain 1 perlu ada kesamaan paham mengenai konsep pemberdayan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai program/proyek pembangunan diberi lebel pemberdayaan, walaupun sebenarnya justru mengingkari makna pemberdayaan; dan 2 perlu ada koordinasi antarlembaga dan bahkan dalam lembaga dalam gerakan pemberdayaan ini, sebab ditengarai ada banyak kegiatan/proyek yang saling tumpang tindih dan mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda. Penguasaan Faktor Produksi Dari banyak program pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, hampir tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang cukup fundamental, yaitu aspek penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat. Kalaupun ada umumnya pada faktor produksi modal. Untuk faktor produksi lahan lahan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan masih belum disentuh. Kelangkaan atau ketidakberanian menyentuh aspek ini, barangkali disebabkan kandungan politik yang cukup tinggi. Apapun alasannya, aspek ini perlu mendapat perhatian dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebab pada dasarnya penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan spesifikasi hak atas faktor-faktor produksi. Tanpa memasuki aspek ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat, hanya akan menyentuh permukaannya saja. Distorsi konsep Distorsi konsep dalam implementasi dan kebijakan adalah hal yang umum terjadi. Demikian juga dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dilihat dari segi konsep umum, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi cukup jelas dan logik. Tetapi ketika diimplementasikan, terjadi pendangkalan yang luar biasa. Ini terjadi karena beberapa hal, antara lain 1 konsepmya sendiri masih bersifat umum, sehingga dipahami beragam oleh pelaksana atau penyusun program; dan 2 kendala administrasi, dimana setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sedang dalam program pemberdayaan kadang-kadang sulit didamaikan dengan persyaratan administrasi yang sudah baku. Oleh sebab itu, yang paling aman adalah, desain proyek harus menyesuaikan administrasi, bukan sebaliknya. Pemberdayaan masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi pembangunan, akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan. Penguatan SDM Hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu komponennya. Tetapi juga hampir di semua program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematik dan rencana strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang Spesifik lokasi dan permasalahan Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya bersifat spesifik, baik dari aspek lokasi maupun dari aspek permasalahan, maka tidak mungkin didesain program pemberdayaan yang bersifat generik. Realitanya, hampir semua program pemberdayaan ekonomi rakyat, didesain generik. Kesalahan yang paling fatal, yang selama ini dilakukan adalah, adanya anggapan bahwa permasalahan mendasar masyarakat tunadaya adalah permasalahan modal, oleh sebab itu setiap program pemberdayaan selalu ada komponen bantuan modal bergulir. Padahal anggapan itu tidak selalu benar. Akibatnya, banyak program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang hasilnya tidak menyentuh permasalahan pokoknya. KESIMPULAN Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN 2086 - 5031 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang DAFTAR PUSTAKA Chenery, Hollis & Srinivasan, 1988. Handbook of Development Economics. Volume 1. North Holland. Friedmann 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development. Cambridge Mass Blackwell Publisher. Mardi Yatmo Hutomo 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Bappenas, Jakarta. Mookherjee, D., Hoerauf, E. 2004. Cities in Transition Monitoring Growth Trends in Delhi Urban Agglomeration 1991 – 2001. Dela 21. 2004. Mudrajad Kuncoro. 2001. Regional Clustering of Indonesia’s Manufacturing Industry A Spatial Analysis with Geographic Information System GIS. Gadjah Mada International Journal of Business, September 2001. Vol. 3. O’Sullivan, Arthur. 2007. Urban Economics. Sixth Edition. International Edition. McGraw-Hill Companies. New York. Prajono dan Pranarka 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta. Pranarka dan Vidyandika Moeljarto 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta. Romer, David. 2006. Advanced Macroeconomics. Third Edition. University of California, Berkeley. McGraw-Hill Irwin, United State. Sumodiningrat Gunawan 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia. Jakarta. ... Akibat kerugian yang dialami oleh petani maka akan timbul dampak lanjutan, yaitu mengurangi kesejahteraan petani dan petani akan beralih pada komoditi lain yang dianggap memberikan keuntungsan yang lebih tinggi. Kemudian dalam Harahap 2012, faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. ...... Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soetaro 2019, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani untuk meningkatkan hasil panen padi, menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerjasama kepada Dinas Pertanian dan Kelautan dalam hal memberikan fasilitas pertanian seperti menyediakan mesin pembajak Jetor, mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih, mesin perontok padi dengan bermitra kepada penyuluh praktik lapangan PPL pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada petani. Kemudian dalam Harahap 2012, daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. ...Zulfiana FitriAbdul GafaruddinHidrawati HidrawatiThis research is motivated by the problems that are often faced by farmers from the capital aspect because of the difficulty of getting capital assistance, crop failure, marketing of agricultural products, very low sales of agricultural products due to the lack of human resource ability to manage and maximize their potential. This research aims to find out the form of empowerment of rice paddy farming communities through agribusiness development in Gapoktan Pebaloran District Curio Enrekang Regency. The number of informants in the study was 22. Determination of informants in this study using purposive technique. Data analysis uses qualitative descriptive analysis. The results showed that the form of community empowerment of rice paddy farmers consists of capital assistance, with capital assistance provided by the government of - through PUAP. Furthermore, infrastructure development assistance in the form of irrigation and agricultural business roads. Then institutional development, and strengthening business partnerships. Based on the results of this study it is recommended that for farmers that the independence of a farmer should be owned in the management of rice paddy farming business, for the government to pay more attention and further strengthen policies in strengthening the form of empowerment programs.... Oleh karena itu maka mulai digagas, dipromosikan dan dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara masif. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan; mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, sosialbudaya dan politik; pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kemampuan dan keterampilan hidup, pemikikan faktor-faktor produksi, penguatan masyarakat untuk memperoeh pendapatan yang memadai, penguatan memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, dan penguartan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan dapat dikuasai Kartasasmita, 1998;Harahap, 2012;Susanti, 2015. Suharto 2014, menegaskan bahwa pemberdayaan mernunjuk pada kemampuan orang khususnys kelompok rentan dan lemah sehingga mereka meiliki kekuatan atau kemampuan dalam a memenuhi kebutuhan dasarnya; b menajngkau sumber-suber ekonoi yang memunginkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan c berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang memengaruhi mereka. ... Yusuf RumbinoSeminar Nasional Sains dan Teknik yang diadakan ini diharapkan dapat mendorong terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam pengembangan riset untuk meningkatkan peran sains dan teknik dalam era Revolusi Industri baik untuk Provinsi NTT secara khusus dan Negara Indonesia secara umum. Seminar Nasional ini terselenggara berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih kepada Rektor Undana, para Keynote Speaker, Dekan FST Undana, para pemakalah, peserta seminar, para mahasiswa dan pihak lain atas dukungan yang telah diberikan.... The environment consists of a combination of the utilization of existing resources and social capital, as well as community activities geared toward the utilization of these resources. The concept of empowerment requires the presence of three components Harahap, 2012 a Enabling setting, or the improvement of conditions at the local level, so that local residents can be creative. It is comparable to building a good "stage" so that locals may "dance" on it. ...Willya AchmadHsiu. M ChuangUga Pratama GunawanIkhsan MaulanaCisaat Tourism Village's community empowerment is one way the village and government are helping locals make the most of their natural and human resources in order to better manage the tourism potential already present in the area. The purpose of this research is to detail how the growth of the Cisaat tourism village in Subang Regency, West Java, has facilitated a model of local community empowerment. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. From the research, the community empowerment program in Cisaat village, Subang Regency, in general, has been going well, marked by the fulfillment of three aspects, namely the reach of access to empowerment, the level of community participation and supervision of tourist villages. This empowerment has been proven to provide benefits in improving the economy of rural communities, improving village development and increasing the human resources of local communities. There are obstacles faced in empowering the community, including the geographical condition of Cisaat Village which is prone to disasters, uneven human resource capacity and lack of concern for the surrounding environment.... Hal ini sejalan dengan misi desa, yaitu menjadi desa siaga aktif mandiri. Untuk mewujudkannya dapat dilakukan memalui program pemberdayaan masyarakat Harahap, 2012;Hilman & Nimasari, 2018;Kehik, 2018. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif ditujukan untuk para warga desa yang memiliki banyak waktu luang namun tidak dimanfaatkan secara produktif. ...Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreatifitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan ekonomi kreatif pengolahan lilin aroma terapi serta pelatihan branding produk dan strategi pemasaran bertujuan untuk meningkatkan dan menemukan sumber perekonomian baru bagi masyarakat Desa Lokbaintan yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang. Pelatihan ini dilakukan dengan metode pendekatan kegiatan dan partisipasi mitra kelompok sasaran. Metode pendekatan kegiatan dilakukan dengan cara sosialisasi melalui penyampaian materi pembuatan lilin aroma terapi dan branding serta strategi pemasaran produk. Metode partisipasi dilakukan dengan cara praktik langsung mengolah lilin aroma terapi oleh kelompok sasaran. Kegiatan pelatihan ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik dilihat dari ketercapaian target peserta dari kelompok sasaran, ketercapaian tujuan pelatihan, antusiasme peserta pelatihan, dan kemampuan peserta dalam pengolahan lilin aroma terapi.... Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai empowerment of the powerless. Harahap, 2012. ...Sela Lestari Muhammad Iqbal FasaSuharto SuhartoThis paper argues that village development is a more inclusive implementation of development. Village development requires a process that prioritizes synchronization between sectors and actors and prioritizes innovation. One of the paradigms that is quite present in development theory is the paradigm of developmentalism. Using the paradigm of developmentalism, this paper intends to map the development carried out through infrastructure development so that development in the village becomes more inclusive. Development planning approach that includes planning, direction, motivation, communication Rohma, 2021, as well as directing implementation. This paper is compiled using qualitative methods aimed at answering how village development through infrastructure can support the development of more inclusive villagesCahya VikasariMurni HandayaniOto PrasadiPlant cultivation in the village of Kalijaran focuses on rice plants and fish farming with ponds. Some weaknesses of the ground pool are the condition of the soil that is prone to leakage, the ground pool is also difficult to control predatory animals, water discharge as well as water pressure, especially during heavy rain. Community service activities are carried out by applying the method of maxiras, namely carrying out the preparation of tools and materials, installation, training, mentoring and evaluation which are expected to enable more varied plants cultivation and more optimal fishery products, for example using the Ras Maxi method during agricultural activities with the aquaponic method. The purpose of this activity is to be able to create a creative community to cultivate fish and at the same time grow plants using the Maxi Race method. The result of this activity is an increase in the knowledge and skills of fish farmer groups about aquaculture with the Ras Maxi method so that the community can be more economically independent and NubuMuhammad Ihsan MattalittiThis article provides an overview of the strategic role of village governments in realizing community welfare by involving them in empowerment programs. The concept of community participation has been understood as the most important part in improving the quality of life and development. This study uses a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the role of the Lanowulu Village government, Tinanggea District, South Konawe Regency had an impact on community involvement and empowerment in the fields of village government, economy and agriculture. These roles include interpersonal roles, information roles and decision-making roles. Of the three roles, not all of them are running optimally, namely the role of information informational role and empowerment in the economy, especially micro-enterprises, where the village government has not paid attention to this business, the main obstacle is because the business is not registered at the village office and has not been running. consistent so that the government has not been able to provide. Researchers suggest that the role that has not been implemented must be fulfilled by the village government. Fiqri Alamsyah HaerullahSuntiyahIndriyaniGarbage is one thing that can have a negative impact on human health and environmental health, with a dirty environment or filled with garbage it will cause inconvenience to the surrounding community and can affect the health of local residents with the emergence of various diseases from a dirty environment. This is due to the lack of awareness in the community about the importance of protecting the environment. Therefore, the government is empowering the community in the health sector. Community empowerment itself is a concept of economic development in which it uses community values to build a new paradigm in community development itself in order to empower a community independently. Public health is the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health, which can be done through community organizing efforts. The government makes a clean village program which is included in community empowerment in the health sector. The purpose of holding this clean village program is so that people are aware of cleanliness and health so they are not susceptible to disease. The method used in this research is a qualitative research method because the researcher comes directly to the destination to be researched and conducts interviews with the surrounding Damayanti Said Suhil Achmad Suhil AchmadMuhammad JaisThis study aims to determine and analyze how economic activities in community empowerment in the village of West Maredan. This study used descriptive qualitative method. Qualitative research aims to describe a careful reality of a phenomenon that occurs. Data collection uses documentation, observations and interviews about economic activities in community empowerment. The results showed that in the sustainability of economic activities the two home industries studied, namely the tofu home industry and the brown sugar home industry, had 3 indicators in carrying out economic activities, the first was the production process, the production process that occurred both in the brown sugar home industry and the tofu home industry. in West Maredan still use the traditional system because the equipment used is not modern, in production activities there is no significant difference from both the tofu industry and the palm sugar industry. For tofu factories, the production process does not require extra effort, in contrast to palm sugar, it requires the help of 2 to 3 people starting from the process of felling palm trees and the process of cutting palm oil to be processed again. Economic activities will not be separated from distribution, distribution activities for the two home industries are carried out by delivering them to the nearest shop and market, there are also some middlemen who go directly to production sites, targets or consumers from the two home industries, not only people around Maredan Barat, but already some came from outside the region such as Pekanbaru, Duri and Siak. With the existence of economic activities in the West Maredan village, at least 15% of the community has been able to empower and ease the burden on several people who depend on their work from the production of these two home industries. Judging from the residents of Maredan Barat, there are 2,341 people and there are 10-12 buyers every day, so 20% of the production every day is always sold out. Keywords economic activity, empowerment, public Ririn NopiahPuji Amalia IslamiThe digital economy has become an online platform for all social economic activities especially Indoneisa. Platform online have become a necessity for every individual’s life. The existence of the digital economy is a business opportunity as a digital tools to improve business performance and interact with consumers. In addition, the digital economy provides open access for everyone including for people with disabilities. Ojek Difa is one of the digital-based innovatiions pioneered by people with disabilities as inclusive-based online transportation services. Ojek Difa is expected to be able to improve the social and economic welfare of ppeople with disabilities. The method used in this research is descriptive qualitative by in-depth interview. The results of the study indicate that Ojek Difabel has a major influence on increasing the economic degree of the income of workers with disabilities. The results showed an increase in the percentage of in income more than Rp. 1,000,000 and in the range of income from more than Rp. 500,000 to Rp. 1,000,000 after the presence of Ojek Difa. Debnath MookherjeeHoerauf EugeneAn analysis based on census data for the decade 1991-2001 indicates change in the urbanstructure of the Delhi Urban Agglomeration, India. The number and rate of growth of censustowns and the urban core are examined. The pattern shows emerging traits of urbanspread and provides an investigative framework for future Clustering of Indonesia's Manufacturing Industry A Spatial Analysis with Geographic Information System GISMudrajad KuncoroMudrajad Kuncoro. 2001. Regional Clustering of Indonesia's Manufacturing Industry A Spatial Analysis with Geographic Information System GIS.Urban Economics. Sixth Edition. International Edition. McGraw-Hill CompaniesArthur O'sullivanO'Sullivan, Arthur. 2007. Urban Economics. Sixth Edition. International Edition. McGraw-Hill Companies. New Konsep, Kebijakan dan ImplementasiPranarka Prajono DanPrajono dan Pranarka 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Konsep, Kebijakan dan ImplementasiVidyandika Pranarka DanMoeljartoPranarka dan Vidyandika Moeljarto 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Macroeconomics. Third EditionDavid RomerRomer, David. 2006. Advanced Macroeconomics. Third Edition. University of California, Berkeley. McGraw-Hill Irwin, United Masyarakat dan Jaring Pengaman SosialSumodiningrat GunawanSumodiningrat Gunawan 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia. Jakarta.

untuk menumbuhkan sikap mandiri dalam perekonomian maka kita harus berani